Aimas, sorongkab.go.id – Bupati  Sorong Johny Kamuru, secara simbolis menyerahkan183 sertifikat tanah kepada warga di Kelurahan Katinim, Distrik Salawati.

Acara penyerahan sertifikat tanah ini merupakan hasil kegiatan redistribusi tanah tahun anggaran 2019 di Kabupaten Sorong, yang dilaksanakan di Balai Kelurahan Katinim, Kamis (16/1-2020).

Dalam sambutannya Bupati Sorong menekankan bahwa adapun kegiatan redistribusi tanah ini sendiri merupakan bagian dari Nawacita Presiden Joko Widodo, tepatnya cita ke-5, yaitu Program Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera dengan mendorong landreform dan program kepemilikan tanah seluas 9 juta hektare, dimana secara fundamental, program ini melakukan penataan asset dan penataan akses pertanahan di Indonesia.

Dengan diserahkannya setifikat tanah ini kepada masyarakat, Bupati Kamuru berharap dapat memberi kepastian hukum hak atas tanah kepada subjek yang memenuhi persyaratan, sehingga dapat memperbaiki serta meningkatkan keadaan sosial ekonomi subjek penerima redistribusi tanah. Khususnya bagi penerima sertifikat yang ada di wilayah Katinim ini.

Kiranya penerima sertifikat benar – benar mereka yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam aturan.

“Selain itu,  tanah ini digunakan untuk meningkatkan ekonomi bukan untuk dijual,”harapnya.

Jadi, saya harap tanah ini jangan dijual mungkin dipakai buat kebun atau bisa bikin kolam ikan mujair atau kolam ikan lele yang lebih berguna bagi perekonomian warga, pintanya.

Di akhir sambutan, Bupati Sorong mengingatkan kembali agar pada setiap proses jual beli tanah hingga pengurusan sertifikat dapat senantiasa memperhatikan kearifan lokal, dalam hal ini pelepasan tanah adat.

Hal ini merupakan bentuk penghargaan kepada masyarakat Moi sebagai suku asli yang mendiami Kabupaten Sorong.

Turut hadir, Wakil Bupati Suka Harjono, Dandim 1802/ Sorong,Wakil Ketua DPRD, Kapolres Sorong, Kepala Distrik Salawati, Kepala Distrik Moisigin, Kapolsek Salawati, para pimpinan  OPD, tokoh masyarakat setempat, dan warga penerima sertifikat. (kk/2020)