Aimas, sorongkab.go.id – Gubernur Papua Barat, diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan Nicolas Utun Tike mengatakan, saat ini desakan informasi semakin signifikan, seiring dengan tuntutan era globalisasi.

Hal itu disampaikan Nicolas Utun Tike, saat membuka kegiatan pembinaan dan pemberdayaan forum Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) kabupaten/kota se-Provinsi Papua Barat, yang berlangsung di City View Hotel Kota Sorong, Kamis (28/11-2019).

Seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana setiap informasi publik bersifat terbuka, dan bisa diakses oleh setiap pengguna dari informasi publik itu sendiri, papar Nicolas Utun mengutip sambutan Gubernur Papua Barat.

Dijelaskan, ada informasi yang dikecualikan seperti yang tertuang pada Pasal 17 Undang-Undang  Nomor 14 Tahun 2008. Hal ini tentunya sejalan dengan salah satu pilar informasi, yaitu transparansi menuju pelayanan Government and Good Government.

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) adalah lembaga layanan publik yang dibentuk dan dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat sebagai layanan khusus terhadap berbagai isu pembangunan sesuai dengan kebutuhan.

“KIM dibentuk dengan maksud untuk meningkatkan pengetahuan, kecerdasan, keterampilan, kearifan yang mendorong perkembangan motivasi masyarakat, dan berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan,” jelas Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan.

Sedangkan tujuannya adalah membentuk Kelompok Informasi Masyarakat  adalah sebagai mitra pemerintah dalam sosialisasi dan diseminasi informasi pembangunan kepada  masyarakat.

Di samping itu,  sebagai mitra pemerintah dalam penyebarluasan informasi. KIM juga  berfungsi sebagai mediator komunikasi dan informasi pemerintah dan pembangunan secara timbal balik dan berkesinambungan.

Selain itu,  sebagai ajang silaturahmi antara anggota masyarakat, dan antara anggota masyarakat dengan pemerintah demi kesamaan persatuan dan kesatuan,  katanya.

Keberadaan KIM berada di tingkat kampung/kelurahan secara mandiri dan partisipal sebagai wujud  paritispasi masyarakat dalam membangun di bidang komunikasi dan informasi.

Kegiatan  ini  berlangsung 28-29 November 2019, serta turut dihadiri Kepala Dinas Kominfo, Perdandian dan Statistik Papua Barat Frans Pieter Istia, dengan jumlah peserta 50 orang yang tergabung dalam beberapa Kelompok Informasi Masyarakat, para Kabid Informasi Komunikasi Publik.

Sementara  narasumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Papua Barat, dengan materi Pengelolaan/Pemanfaatan Dana Desa. Pemateri lain, yakni   Kepala Subdirektorat Kemitraan Komunikasi Publik, Dirjen IKP, Kemenkominfo Helmi Hafid, dengan materi Peningkatan Kapasitas KIM, ” Cerdas Berkomunikasi dan Cermat Dalam Informasi.”

Pemateri berikutnya, Kepala Seksi Kemitraan Komunikasi Media, Subdirektorat Kemitraan Komunikasi Publik, Dirjen IKP, Kemenkominfo Andi Muslim, dengan materi Trend Komunikasi Digital. (kk/2019)