Aimas, sorongkab.go.id – Komisi III DPRD Papua Barat yang membidangi keuangan dan aset menggelar sosialisasi DBH (Dana Bagi Hasil) Sumber Daya Alam (SDA) minyak bumi dan gas bumi, yang berlangsung di Aimas, Jum’at (28/02-2020).

Ketua Komisi III  DPRD Papua Barat Zeth Kadakolo mengemukakan, dengan digelarnya kegiatan sosialisasi ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, baik selaku pemilik hak ulayat, masyarakat adat yang berada di sekitar ring satu dimana  lokasi perusahaan itu beroperasi.

Maka dengan  mengadakan sosialisasi Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Papua Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembagian Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi Antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota, kami berharap masyarakat bisa memahami secara baik dan benar dalam rangka Otsus (otonomi khusus), katanya.

Dana Otsus (otonomi khusus) Papua Barat dan Papua yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), dimana ada 2% dari PAGU Anggaran dan DAU (Dana Alokasi Umum) sebesar Rp 1,8 triliun, yang dibagi ke daerah-daerah, sebut Kadakolo.

Untuk penerimaan dana Otsus bagi setiap daerah ada indikator tertentu, sehingga besaran dana yang di terima antara satu daerah dengan daerah lainnya pasti berbeda.

Indikatornya adalah  dilihat dari luas wilayah, tingkat kemahalan bahan bangunan, termasuk tingkat kemiskinan menjadi salah satu faktor penentu besaran dana Otsus yang diterima, jelas Kadakolo.

Seperti yang disebutkan dalam Bagian Ketiga Pembagian Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi, dimana pada Pasal 7 (Ayat 1) pada Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Papua Barat Nomor 3 Tahun 2019, menyebutkan dana bagi hasil dari pertambangan minyak bumi sebagaimana dimaksud dala Pasal 3 huruf (a) sebesar 55% dijadikan 100 persen dalam rangka otonomi khusus kemudian dibagikan untuk provinsi sebesar 30%.

Kemudian dibagikan kepada kabupaten/kota penghasil sebesar Rp 40% dengan memperhatikan daerah berdampak, dan  dibagikan untuk kabupaten/kota non penghasil sebesar 30%.

Selanjutnya, pada Pasal 7 (Ayat 2), a) menyebutkan, keseluruhan penerimaan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada (Ayat 1) huruf (a) dibagi untuk dana alokasi pendidikan sebesar 35%. Meliputi pendidikan menengah 15% dan pendidikan tinggi 20%.

Begitu pula yang disebutkan pada Pasal 7 (Ayat 2), huruf (b) dana alokasi kesehatan dan perbaikan gizi sebesar 15%, (c) dana pemberdayaan masyarakat adat sebesar 25%, dan (d) selebihnya untuk membiayai kelembagaan yang diamanatkan oleh otonomi khusus.

Lanjut Kadakolo, dengan adanya Perdasus Nomor 3 Tahun 2019 ini, dia berharap  segenap elemen masyarakat asli Papua dalam memperoleh dana bagi hasil minyak dan gas bumi ini untuk dikelola secara baik dalam rangka pemberdayaan dalam berbagai aspek, baik bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan beberapa sektor lainnya dapat berjalan sesuai harapan.

Kegiatan tersebut diikuti  oleh Ketua DPRD Kabupaten Sorong bersama jajarannya,  para pejabat Organisasi Perangkat daerah terkait, tokoh adat, tokoh masyarakat yang ada di wilayah ini.(kk/2020)