Sorong, InfoPublik – Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang lebih baik melalui penyelenggaraan otonomi daerah yang kreatif dan inovatif.

Demikian sambutan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, yang dibacakan Wakil Bupati Suka Hardjono, S.Sos, M.Si, pada upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke XXIII, yang berlangsung di halaman Kantor Bupati Sorong, Kamis (25/4/2019), di Aimas.

Hal ini  merupakan refleksi dari eksistensi dan ekspansi masalah pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk memberdayakan otonomi daerah dalam mewujudkan kemandirian, kemajuan, dan kesejahteraan daerah,  daya saing memberikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah dan masyarakat.

Dengan telah mendukung terselenggaranya Pemilu serentak tanggal 17 April 2019 yang berjalan lancar, aman,  dan tertib.  Pasca pemungutan suara Pemilu serentak ini diharapkan senantiasa menjaga suasana yang kondusif,  sehingga pelayanan publik dan aktivitas pemerintahan dengan aman, lancar dan terkendali.

Perjalanan otonomi daerah pascareformasi hingga sekarang dapat dikatakan banyak kemajuan yang telah dicapai. Otonomi daerah telah memberikan solusi untuk mendorong kemajuan pembangunan daerah,  di mana daerah masyarakat didorong yang diberikan kesempatan yang luas mengembangkan kreatif dan inovasinya.

Dijelaskan,  muara dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan serta partisipasi aktif masyarakat. Selain itu, katanya, diharapkan daerah mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhudusan serta potensi keanekaragaman daerah.

“Setidaknya terdapat tiga hal prinsip yang berubah secara drastis setelah diberlakukannya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, yaitu pertama otonomi daerah secara nyata telah mendorong budaya demokrasi di kehidupan masyarakat. Otonomi daerah juga telah mampu memberikan nuansa baru dalam sistem pemerintahan daerah dari sentralistik partisipatoris, dengan tetap kerangka NKRI,” jelasnya.

Otonomi daerah telah menumbuhkembangkan iklim kebebasan berkumpul, berserikat serta mengemukakan pikiran secara terbuka bagi seluruh masyarakat. Dengan demikian masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif untuk turut serta membangun daerahnya, pinta Tjahjo Kumolo, yang dibacakan Wabup Sorong Suka Hardjono.

Untuk itu semua aparatur sipil negara di daerah harus memberikan kualitas pelayanan publik yang lebih baik sebagai wujud pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah, baik  provinsi dan kabupaten/ kota. Dengan demikian pemerintah daerah harus dapat beradaptasi dengan kepentingan masyarakat,  di mana masyarakat semakin menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang memberikan pelayanan.

Perkembangan pelaksanaan otonomi daerah yang cukup signifikan telah kita rasakan. Namun,  masih perlu adanya perbaikan penyempurnaan upaya penataan penyelenggaraan otonomi daerah secara komprehensif.

Artinya,   perlu terus kita lakukan salah satunya dengan memberikan arahan dan pedoman regulasi bagi daerah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,  yang diharapkan pengelolaan keuangan daerah akan lebih baik tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan manfaat. (MC Kab. Sorong/obed lapon/rim/eyv) Infopublik