Aimas, sorongkab.go.id – Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saat ini,  mutlak diperlukan  untuk meningkatkan percepatan arus informasi antar lini di suatu instansi pemerintah. Hal ini merupakan sebuah proses menuju Reformasi Birokrasi di sektor pelayanan pemerintahan.

Demikian sambutan Gubernur Dominggus Mandacan, yang dibacakan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Papua Barat Frans P. Istia, saat membuka Rakornis (rapat koordinasi teknis), yang diikuti utusan dari 12 kabupaten dan satu kota se- provinsi ini, Senin (10/02-2020) di Waigo Hotel Kota Sorong.

Dikatakan, revolusi teknologi informasi dan komunikasi memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur Negara melalui penerapan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) atau E-Government, yang penyelenggaraannya dengan memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, Aparatur Sipil Negara, pelaku bisnis, masyarakat, dan berbagai pihak lainnya.

Saat ini, dengan adanya tuntunan yang cukup besar  dari masyarkat sebagai penerima layanan untuk dilakukannya Reformasi Birokrasi, yang dituangkan  dalam PerMen-PAN/RB Nomor  20 Tahun 2010 dan Road Map Reformasi Birokrasi  cukup membantu pemerintah pusat, dan daerah untuk melakukan perubahan secara berkesinambungan, ujar Frans, mengutip sambutan Gubernur Papua Barat.

“Pemerintah memanfaatkan TIK untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat, dimana dalam implementasi pemerintahan berbasis elektronik, perlu direncanakan proses pembangunan yang terstruktur  dan sistematis,” tandas Gubernur Papua Barat.

Ada 3 pilar yang harus dibangun  dalam mewujudkan pemerintahan  berbasis elektronik, yaitu kelembagaan, sistem dan sumber daya manusia.

Lanjutnya, pemerintah perlu membangun kelembagaan  yang berbasis sistem manajemen organisasi jaringan termasuk  didalamnya struktur organisasi, pengembangan prosedur, kebijakan dan peraturan.

Kemudian pemerintah perlu membangun sistem berbasis TIK untuk mampu meningkatkan layanan publik dan layanan informasi, baik eksternal maupun internal secara online. Termasuk didalamnya membangun infrastruktur komunikasi data dan informasi, infrastruktur sistem aplikasi, serta arsitektur infrastruktur jaringan.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Gubernur Papua Barat minta para peserta Rakornis agar dapat memperhatikan ada beberapa hal penting diantaranya, yakni adanya pemahaman dan persepsi yang sama dalam pembangunan Kominfo Persandian dan Statistik, dengan segala permasalahan yang ada, guna mensinergikan program kegiatan Kominfo Persandian dan Statistik antara Pemprov dengan pemerintah kabupaten/kota.

Selain itu, meningkatkan  peran dan fungsi Kominfo di daerah sebagai pusat data dan informasi dalam melaksanakan pelayanan publik, agar selalu update konten data kabupaten/kota maupun OPD.

Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari, dan berakhir Selasa 11 Februari 2020, dengan narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara, Dirjen Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kementerian Kominfo RI serta narasumber dari Biro Pusat Statistik Papua Barat sebagai pemateri di hari kedua besok.

Sedangkan peserta terdiri dari  para Kabid, Kasi, Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik se-Provinsi Papua Barat, yang masing-masing daerah  mengirimkan 3 peserta.

Ada-pun  tema yang diusung pada Rakor kali ini, yakni “Peran Dinas Kominfo Persandian dan Statistik Dalam Percepatan Integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.” (kk/2020)