Aimas, sorongkab.go.id – Bupati Sorong Johny Kamuru kepada sejumlah   awak media di   ruang rapatnya, Senin (13/1-2020) di kilometer 24 Aimas mengemukakan, saya memandang perlu untuk menyampaikan kebijakan nasional, terkait pemangkasan struktur  birokrasi di seluruh level pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan fungsional.

Pemerintah akan melakukan penyetaraan Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan  Pelaksana ke dalam jabatan fungsional paling lambat 30 Juni 2020.

Sehubungan dengan hal itu, saya meminta kepada seluruh jajaran aparatur pemerintah di lingkup Pemkab Sorong untuk memperhatikan menindaklanjuti 3 hal pokok.
Ketiga hal pokok dimaksud, sambung Bupati Sorong untuk  meningkatkan disiplin waktu kerja dan produktivitas kerja, yang berdampak pada peningkatan kinerja pegawai dan organisasi.

Bupati Kamuru juga meminta untuk meningkatkan tanggung jawab moral sebagai aparatur pemerintah dalam semangat persaudaraan dan persatuan. Dengan demikian akan   memberi nilai tambah pembangunan Kabupaten Sorong, tandas Kamuru.

Selain itu, ia meminta kepada saudara Sekda bersama Kepala Badan Kepegawaian dan   Diklat Daerah untuk melakukan koordinasi dengan Pemprov Papua Barat maupun pemerintah pusat (KemenPAN/RB), terkait penyetaraan jabatan fungsional tersebut, jelas   Bupati  Kamuru.

Dengan adanya ketentuan tersebut, jelas Bupati Sorong, ya suka tidak suka kita harus  menyesuaikan dan tetap mengikuti berbagai ketentuan tersebut, sesuai dengan mekanisme    yang ada.
“Ini sebenarnya juga beban ada masalah baru bagi daerah dengan adanya kebijakan tersebut. Karena kondisi pemerintahan di pusat sana beda dengan kondisi kita di Papua,” tandasnya.
Saya juga menyayangkan dengan adanya aturan baru seperti ini. Namun harus dilakukan   secara bertahap, pinta Bupati Sorong.

“Seharusnya ketika ada kebijkan baru dan bisa memberikan solusi serta dapat menyelesaikan masalah. “Kita mau bicarakan Kekhususan Papua dan Papua Barat hanya sebatas kata-kata saja,” sebutnya.

Bahkan saat para kepala daerah mengikuti rapat dengan Gubernur Papua Barat, lanjut Bupati Sorong saya selalu bilang harus ada komitmen dan ketegasan kita semua.

Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat, kalau memang pemerintah  menginginkan revisi,  maka harus dilakukan secara total, sehingga dengan adanya hal-hal seperti ini bisa tercover seluruhnya, tambah Johny Kamuru. (kk/2020)