Aimas, sorongkab.go.id – Analisis Pengaduan Masyarakat, KemenPAN-RB mengatakan, pada setiap tahun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan surat edaran berupa hasil evaluasi dan monitoring ke Pemda di seluruh Indonesia untk segera ditindaklanjut.

Demikian disampaikan Analis Pengaduan Masyarakat dari KemenPAN-RB Indra Setiawan, saat memberi materi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan SIPP (Sistem Informasi Pelayanan Publik) dan SP4N -LAPOR (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) di Sorong, Kamis (14/11-2019).

Seperti pada Mei  2018, kita dari KemenPAN-RB  keluarkan surat edaran ke setiap Pemprov dan selanjutnya surat tersebut  akan diteruskan ke masing-masing daerahnya.

Bagi daerah yang belum memiliki akun maka pada kesempatan ini juga kita akan langsung bersama-sama membuatnya, sehingga bisa langsung diakses (http://www.menpan.go.id/webcontrol/login).

Dengan adanya akun tersebut dapat membantu tugas saudara dalam memberikan pengaduan pelayanan masyarakat, sesuai dengan standar pelayanan yang ada, katanya.

Dari hasil evaluasi KemenPAN-RB khusus SIPP akun yang sudah aktif hingga Oktober 2019 di Provinsi Papua Barat, yakni hanya  Kabupaten Sorong dan Kota Sorong. Sedangkan 11 daerah lainnya masih belum aktif, ungkap Indra.

Dengan adanya kegiatan ini, Indra berharap agar daerah-daerah yang belum aktif akun SIPP untuk segera kita buatkan bersama, sehingga Sistem Pelayanan Pelayanan Publik, terutama terkait dengan pelayanan pengaduan masyarakat bisa segera ditindaklanjuti. (kk/2019)