Aimas, sorongkab.go.id – Desakan dunia internasional menjadi tantangan berat bagi perkembangan pelayanan publik di Indonesia.

Saat ini dengan adanya perkembangan revolusi industri 4.0 menggunakan gadget antara lain perkembangan teknologi komunikasi dan informasi.

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik disebutkan, penyelenggaraan pelayanan publik diwajibkan untuk melakukan pengelolaan sistem informasi pelayanan publik secara nasional, serta pengelolaan pengaduan masyarakat sebagai wujud interaksi antara penyelenggara pelayanan publik dengan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas  pelayanan publik.

Demikian disampaikan Kabid Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur  Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Ponco Imam Prayito, saat memberi arahan terkait Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan SIPP (Sistem Informasi Pelayanan Publik) dan SP4N -LAPOR (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat).

Kegiatan yang berlangsung sehari,   diikuti Biro Organisasi Setda, perwakilan Ombusman Papua Barat, Dinas Kominfo, Bagian Organisasi Setda kabupaten/kota se-wilayah Papua Barat, yang berlangsung di Swiss-Bel Hotel Kota Sorong, Kamis (14/11-2019).

Selanjutnya, dalam memantapkan kebijakan yang strategis terkait SIPP dan SP4N LAPOR, dimana KemenPAN-RB telah mengeluarkan Peraturan  Menteri PAN-RB Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengaduan  Sistem Informasi Pelayanan Publik dituntut untuk mempublikasikan standar pelayanan, pada masing-masing unit pelayanan tersedia sebagai media informasi elektronik, jelas Prayito menambahkan. (kk/2019)