Aimas, sorongkab.go.id – Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2019, sesuai dengan hasil penilaian dari BPK RI, Perwakilan Papua Barat, khusus untuk Pemkab Sorong sudah meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) selama tujuh kali berturut-turut, sejak 2013 lalu.

Menyikapi atas diberikan opini WTP tersebut, Bupati Sorong Johny Kamuru menuturkan, bahwa opini yang kita raih selama tujuh tahun secara berturut-turut itu merupakan wujud dari komitmen saya selaku kepala daerah, dan pimpinan sebelumnya bersama para pimpinan OPD dan seluruh staf yang ada, jelasnya, Selasa (30/6-2020) di rumah jabatan bupati kilometer 23 Aimas, usai mengikuti video conference bersama  enam daerah lainnya di Papua Barat.

Pada kesempatan itu, Bupati Sorong memberi apresiasi kepada BPK Perwakilan Papua Barat atas asistensi dan berbagai petunjuknya, sehingga dari  Pemda berkomitmen  atas segala hasil capaian tersebut.

“Sebenarnya tak lupa saya selaku kepala daerah juga terus memberi apresiasi kepada jajaran OPD yang terus komitmen dalam pengelolaan keuangan daerah. Dan BPK sebetulnya hanya memotret atas kondisi APBD kita di Kabupaten Sorong,” aku Johny Kamuru.

Dengan prestasi yang disandang ini, sambung Bupati Sorong merupakan suatu bentuk motivasi bukan secara administrasi sepenuhnya, tapi yang diharapkan bagaimana kita harus bekerja semaksimal mungkin.

Artinya, hasil yang diraih ini memang betul-betul harus berbanding lurus dengan hasil capaian kita terhadap pelayanan kemasyarakatan, tandasnya.

“Ini merupakan kepatuhan dan komitmen dari ASN yang ada, dimana mereka betul-betul bekerja untuk mendukung sepenuhnya Visi  Misi Bupati dan Wakil Bupati Sorong serta kita bekerja bukan untuk mengejar prestasi semata, tapi kita bekerja bagaimana bisa melayani masyarakat, yang ada azas manfaat itu lebih penting,” sebut Johny Kamuru.

Bahkan target kita ke depan tetap bekerja sesuai dengan koridor yang ada disertai  komitmen, sehingga kita bisa meraih WTP untuk yang kedelapan kali, tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Yabel Yadanfle mengatakan,  prestasi yang diraih opini WTP ini, tentu masih ada catatan-catatan secara administrasi untuk segera diperbaiki selama 60 hari ke depan.

Terkait dengan ada catatan dari BPK terhadap bantuan sosial dan dana hibah bagi Pemkab Sorong, justru itu secara administrasi untuk segera diperbaiki, jelasnya singkat.   (kk/2020)